Pada tahun 2010 ini sekitar 226 daerah (kabupaten/kota/provinsi) di seluruh Indonesia akan menyelenggarakan hajat demokrasi lokal dalam rangka pemilihan kepala daerah. Pilkada langsung adalah hasil dari tututan reformasi 1998 yang menghendaki iklim kehidupan berdemokrasi, termasuk untuk mengubah bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang tadinya bersifat sentralistis menjadi desentralistis yang kemudian melahirkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerahyang di dalamnya antara lain mengatur mengenai pilkada langsung. Tidak tanggung-tanggung, biaya yang akan dikeluarkan untuk Pilkada langsung ini mencapai milyaran, bahkan puluhan milyar rupiah, tidak heran bila tahun ini banyak anggaran daerah membengkak untuk membiayai Pilkada. Belum lagi biaya yang dikeluarkan oleh calon-calon kepala daerah yang juga mengakibatkan kanker alias kantong kering.